Pewarna-id.com, Palangka Raya – 4 November 2025 – Dalam upaya memperkuat fondasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Kementerian HAM RI menegaskan peran strategis wartawan dan media. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyatakan bahwa jurnalis tidak hanya ujung tombak demokrasi, tetapi juga pilar sentral dalam perjalanan bangsa menuju peradaban HAM yang maju.
Pernyataan ini disampaikan dalam Seminar Nasional “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia). Acara yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Kamis (13/11) ini menyoroti kekuatan luar biasa yang dimiliki dunia jurnalistik.
“Dengan kekuatan pena dan reportasenya, wartawan memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah. Bayangkan dampaknya jika setiap media memiliki perspektif HAM yang kuat. Isu-isu HAM akan mendapatkan porsi yang lebih besar, tidak hanya ketika ada kasus, tetapi juga dalam konteks penghormatan dan pemenuhan HAM sehari-hari,” papar Thomas dengan penuh semangat.
Komitmen Pemerintah dan Ajakan Kolaborasi
Thomas lebih lanjut menggarisbawahi komitmen pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo – Gibran, yang menurutnya telah menempatkan HAM sebagai fondasi utama dalam agenda pembangunan (Astacita). Lebih dari 50% poin dalam Astacita, tegasnya, merupakan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan Hak Asasi Manusia.
“Ini adalah undangan terbuka bagi kita semua, termasuk rekan-rekan media, untuk menjemput sebuah era baru, sebuah peradaban HAM. Peran jurnalis bisa dimulai dari pekerjaan harian: dengan menyisipkan dan menyebarluaskan kesadaran HAM melalui setiap konten dan liputan,” jelas Thomas.
Di tengah gempuran informasi digital, Thomas juga mengingatkan bahwa media ‘mainstream’ tetap menjadi sumber rujukan terpercaya bagi publik. Pena wartawan, imbuhnya, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membimbing masyarakat, bukan sekadar mengejar sensasi.
Penguatan Kapasitas dan Sinergi Ke Depan
Aspek lain yang ditekankan adalah pentingnya peningkatan kapasitas wartawan. Thomas menyebut pemahaman mendalam tentang HAM sebagai ‘aset tak berwujud’ yang paling berharga bagi bangsa. Jurnalis yang menguasai substansi HAM akan menjadi komunikator yang efektif bagi publik.
“Oleh karena itu, penguatan kapasitas HAM untuk wartawan adalah prioritas. Jurnalis yang paham HAM akan mampu menyampaikan pesan dengan lebih baik dan memiliki keberpihakan yang jelas pada isu-isu kemanusiaan,” tambahnya.
Ke depan, Thomas berharap tercipta sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara Kementerian HAM dan kalangan media. Ia menegaskan bahwa Kementerian HAM memandang media sebagai mitra seperjalanan yang setara, dengan tetap menghormati independensi pers.
“Kami percaya, media adalah salah satu pilar HAM itu sendiri,” pungkasnya.
Dukungan dari Komunitas Wartawan
Sambutan hangat datang dari Ketua Umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono. Ia menyambut positif ajakan kolaborasi dari Kementerian HAM.
“Sebagai komunitas jurnalis, kami merasa tertantang untuk turut serta dalam arus besar pembangunan peradaban HAM ini. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kami. Di sisi lain, kami juga berharap ada kepastian perlindungan HAM bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kami yakin Kementerian HAM dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan kedua hal ini,” tutup Yusuf.
Seminar ini menandai sebuah langkah awal yang konkret dalam memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah dan insan pers untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih menghormati dan memenuhi Hak Asasi Manusia. (DL. T3lusur PALANGKARAYA )
