Pewarnaid-Jakarta-Aliansi Perdamaian dan Keadilan (Aliansi Perekad) resmi dideklarasikan tepat pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Aliansi Perekad terdiri dari berbagai organisasi di antaranya Vox Point Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia dan Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur.
Deklarasi dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan lima orang perwakilan masing-masing organisasi. Acara ini berlangsung secara off line dengan protokol kesehatan yang berlangsung di Gedung Sanggar Prathivi Building, Jl. Pasar Baru Selatan, No. 23, Pasara Baru, Jakarta Pusat.
Pernyataan deklarasi dipimpin oleh masing-masing Ketua Umum Organisasi nataranya Yohanes Handoyo B dari Vox Point Indonesia, Djasarmen Purba dari MUKI, Louis Pakaila dari PMKIT, Pdt Harsanto Adi dari API, Fedrik Pinakunary dari PPHKI dan Yusuf Mujiono dari PEWARNA dan diikuti seluruh peserta. Adapun pernyataan resmi deklarasi Aliansi Perekad sebagai berikut.
Pertama, untuk memperjuangkan, membela dan mengawal 4 (empat) Konsensus Dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Kedua, memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengakui keberagaman sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa di bumi Pertiwi ini untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan jaya.
Ketiga, memperjuangkan penegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, memperjuangkan berjalannya proses demokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan politik yang bermartabat. Maka daripada itu ALIANSI PEREKAD akan selalu mengawal, mendorong, mengkritisi, memberikan solusi untuk tercapainya kesejahteraan bersama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Salah satu Ketua Presidium Aliansi Perekad, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakann, tujuan terbentuknya aliansi ini untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Ia menilai, keadilan masih menjadi persoalan serius di NKRI. Untuk itu, kata dia, harus diperjuangan secara bersama-sama sehingga rakyat bisa hidup rukun, aman dan damai.
“Kehadiran aliansi dari berbagai ormas menjadi kekuatan yang harus diperjuangkan dengan serius, dengan komitmen yang sama agar cita-cita kita mewujudkan Indonesia yang adil dan damai bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Handojo.
Sekedar mengenal enam lembaga tersebut antaranya
Enam organisasi masyarakat (Ormas) berbasis Kristen membentuk aliansi dan mengadakan deklarasi, Selasa 1 Juni 2021 di Gedung Sanggar Prativi Pasar Baru Jakarta Pusat.
Aliansi yang diberi nama PEREKAD (Perdamaian dan Keadilan), merupakan gabungan ormas Kristen yang punya SK Menhukham dan terdaftar di Kemendagri.
Adapun Ormas serta para pengurus yang turut beraliassi punya se abrek pengalaman seperti API (Asosiasi Pendeta Indonesia), Ketum Brigjen (Purn) Pdt. Harsanto Adi, ketika masih aktif telah malang melintang berdinas di teritorial, Mabes ABRI, HANKAM Jakarta maupun di seluruh Indonesia.
Itu sebabnya tak asing buat Pak Harsanto yang sering dipanggil Pak Jenderal, mengunjungi pengurus daerah API di seluruh Indonesia. API adalah kumpulan para pendeta dari aliran Kristen Protestan Kharismatik.
VOX POINT INDONESIA, Ketum Yohanes Handoyo Budhisejati, seorang tokoh Katholik dan pengusaha. Arti Vox Point yaitu suara umat (rakyat). Oganisasi profesional yang Waketum nya berjumlah 12 orang. Sebagai wadah pergerakan dan pengkaderan, pemberdayaan dan kajian sosial politik dan kemasyarakatan bagi umat Katholik.
Dengan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan, Vox Point Indonesia ingin terlibat aktif menjaga kedaulatan bangsa yakni 4 Konsensus Dasar.
PEWARNA, Persatuan Wartawan Nasrani punya perwakilan di 17 daerah/provinsi. Ketum Yusuf Mujiono (majalah Gaharu) dan mereka pengurus pada umumnya masih berusia muda, semangat tinggi dan selalu punya inisiatif. Disamping bergerak di medsos juga bergerak di radio (RPK).
Sebagaimana halnya jika terjadi kegaduhan di tengah masyarakat, maka Pewarna yang pertama bersikap mengadakan webinar. Untuk cari solusi kemudian hasil nya diserahkan kepada Pemerintah.
Seperti peristiwa pemakaian jilbab pada siswi non Muslim di Sumbar, KKB di Papua, Radikalisme dlsbya. Biasanya yang dilibatkan sebagai narasumber yaitu dari ormas PEREKAD.
MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia.Satu-satunya ormas Kristen berbasis anggota (umat) yang memenuhi persyaratan UU No.16/2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU.
Pasal 24 Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah Provinsi di seluruh Indonesia. Pasal 24, . 25% dari jumlah kabupaten/kota di tingkat Provinsi.
Ketum MUKI periode 2016 – 2021 yaitu Bpk Djasarmen Purba SH, yang akan berakhir periode nya Juli 2021.
PPHKI, Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia, berdiri tgl 14 Maret 2014.
Pada awalnya bernama Indonesian Christian Legal Society (ICLS) dalam bentuk komunitas diskusi dan doa dari sejumlah praktisi hukum Indonesia.
Adapun Motto PPHKI dikutip dari MIKA 6, 8 :
“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan”.
PPHKI sejak thn 2017 sampai saat ini dipimpin Bpk Fredrik J. Pinakunary.sebagai seorang pengacara membuka sendiri kantor pengacara publik Fredrik J.Pinakunary Law Offices.
PMKIT, Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur berdiri sejak tgl 09 Mei 1997. PMKIT saat ini dipimpin Bpk Louis Mario Pakaila. Seorang aktivis yang juga bergerak di lembaga Universal Peace Federation (UPF). PMKIT sesuai nama nya bergerak di wilayah Indonesia Timur.
PMKIT pada tahun 2020 pernah membantu PMI donor darah, ber kolaborasi dengan komunitas lainnya di Makassar dan menerima penghargaan MURI yaitu Donor Darah oleh Komunitas Terbanyak.
Aliansi PEREKAD yang bermarkas di gedung Sanggar Prativi Pasar Baru Jakarta, dalam waktu dekat punya agenda cukup banyak.
Di antaranya akan audensi dan webinar. Sesuai isi Deklarasi berupaya mewujudkan demokrasi Pancasila untuk mencapai kesetaraan dalam perdamaian dan keadilan. Hal tersebut dilaksanakan PEREKAD sesuai konstitusi pasal 27 ayat 1 bahwa : segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum.
